Kominfo Bentuk Satgas Sapu Bersih Hoaks Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024, Sementara Meta Tanggapi Kemungkinan Blokir Facebook Saat Hoaks Tersebar

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk satgas untuk memantau konten hoaks menjelang pemilihan umum 2024.
Usman Kanson, Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan satgas itu terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga untuk merumuskan tindakan.

“Kami sepakat membentuk satgas untuk memantau kelancaran pelaksanaan pemilu dan sesuai dengan prinsip demokrasi,” ujarnya di kantornya di Jakarta, Selasa (18/10).
“Dan tugas terpenting yang dibahas sebelumnya adalah bagaimana membersihkan ruang digital dan mengawal ruang digital agar bisa menjadi arena demokrasi yang baik di pemilu 2024,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini menyadari sepenuhnya model demokrasi yang berubah antara Pemilu 2014, 2019, dan 2024, yakni kampanye di ruang digital semakin meluas.
Jika pada pemilu sebelumnya, gerakan politik berlangsung dalam ruang fisik atau ruang sosial. Dan pada pemilu 2024, bahkan sejak 2019, kampanye dijalankan di ruang digital.”Dan kita tahu ruang digital ini rentan terhadap polarisasi,” katanya. Antara lain, Usman mengklaim satgas akan memantau dan membersihkan hoaks di ruang digital.

“Satgas ini akan melindungi salah satunya, tentu ruang digital, agar aman dari hoaks, misinformasi, dan disinformasi,” katanya.
Pasalnya, saat ini ruang digital kerap digunakan untuk membentuk opini publik, bukan melalui fakta rasional, melainkan melalui emosi atau yang disebut politik identitas.

Pihaknya mengklaim memiliki sederetan amunisi untuk mempertahankan ruang digital. Di antaranya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 71 Tahun 2020.

“Kami khawatir perbedaan di dunia maya akan berpindah ke dunia nyata. Ini yang perlu kami tekankan. Kami pastikan kontennya bagus sehingga tidak menimbulkan perpecahan sosial,” pungkasnya.

 

Meta menanggapi kemungkinan pemblokiran Facebook jika hoaks menyebar di pemilu 2024

Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, mengatakan akan menjalin komunikasi yang erat dengan pemerintah menjelang pemilihan umum 2024 di Indonesia.

Manajer Kebijakan Publik Meta Indonesia, Noudhy Valdryno, memulai dengan menjelaskan sejarah satuan tugas pemilu yang dibentuk pada 2019 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan perusahaan media sosial.

Ryo yang biasa disapa dengan julukannya itu memilih bungkam saat ditanya soal penyebaran hoax dan kemungkinan pemblokiran platform yang memfasilitasinya. Meta Maruli Ferdinand, Humas, menyela pertanyaan itu. “Kami akan fokus pada rencana dulu, baru pemilu,” kata Maluri dalam pertemuan di Hard Rock Cafe, Jakarta, Selasa (6/12). Namun, Liang menjelaskan pihaknya berkomunikasi erat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilihan presiden (Pilpres) 2019 untuk memastikan keamanan konten yang diunggah.

“Tentunya Meta akan selalu menjalin komunikasi yang erat dengan penyelenggara dan pemerintah daerah jelang tahun pemilu di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja,” ujarnya. “Tujuannya sama, memastikan konten yang disebar di platform kami aman,” lanjutnya.

Sebelumnya, Usman Kanson, Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan akan memutus layanan platform yang menyebarkan hoaks selama masa pilkada.
“Ya kalau melanggar bisa, misalnya kemarin, yang tidak mendaftar seperti PSE, melanggar, kita tutup,” ujarnya di kantornya, Rabu (19/10).

Kominfo memiliki kekuatan melalui aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memutus layanan digital baik itu Facebook, Google, TikTok atau lainnya. Usman yang juga menjabat sebagai direktur komunikasi politik tim pemenangan kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf mengatakan Kominfo sudah bekerja sama dengan platform digital pada 2019 untuk membasmi hoaks.

Sejak 2016 hingga 2020, ada 1.300 konten isu politik di Indonesia, menurut Kominfo.
Kemudian pada April 2019, Kominfo menemukan 277 hoaks tentang politik, meningkat dari hanya 18 hoaks pada April 2018, kata Usman.

Kominfo Bisa Tutup FB, Google dan Tiktok Saat Sebarkan Hoax Pemilu

Usman Kansong, Direktur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengungkapkan akan memutus layanan dari platform seperti TikTok jika konten hoaks tersebar.
“Ya kalau melanggar bisa, misalnya kemarin yang tidak daftar, seperti PSE, ada yang melanggar, akan kami tutup,” kata Usman saat ditanya soal kemungkinan ditutupnya TikTok. pemilihan umum 2024.

Situasi ini terkait pemilihan umum (pemilu) Partai Demokrat yang akan digelar dua tahun kemudian. Kominfo memiliki kekuatan melalui aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memutus layanan digital baik itu Facebook, Google, TikTok atau lainnya.

Usman yang juga menjabat sebagai direktur komunikasi politik tim pemenangan kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf mengatakan Kominfo sudah bekerja dengan platform digital pada 2019 untuk membasmi hoaks.
Oleh karena itu, kerja sama ini akan diperbarui dengan berkembangnya platform media sosial, apalagi saat ini sudah ada aplikasi asal China yang banyak digunakan masyarakat yaitu TikTok.

“Jadi sebenarnya kita sudah ada kerja sama dengan platform-platform ini, tapi perlu banget kita update karena 2019 belum ada TikTok, sekarang ada TikTok, kita tambah nota kesepahaman dengan TikTok,” ujarnya.
Usman tidak hanya mengungkapkan kepada TikTok bahwa kerja sama pemberantasan hoaks menjelang pemilu akan melibatkan hampir semua platform. Termasuk Instagram, Facebook, Twitter, Google, YouTube, dan lainnya.

“Yang terpenting, kami akan bekerja sama untuk memantau pemilu dan menjadikan ruang digital sebagai arena untuk mengeksekusi pesan,” kata Usman. Sejak 2016 hingga 2020, ada 1.300 konten isu politik di Indonesia, menurut Kominfo.

Kemudian pada April 2019, Kominfo menemukan 277 hoaks tentang politik, meningkat dari hanya 18 hoaks pada April 2018, kata Usman. “Semakin dekat dengan pemilu, semakin banyak disinformasi yang terjadi,” pungkasnya.